Beasiswa PEMDA HALTENG (menyisahkan tanya ???)

Pemerintah kabupaten Halmahera Tengah dalam dua tahun terakhir (2007 dan 2008) melaksanakan program peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) daerah yang di implementasikan dalam kebijakan beasiswa daerah. Kebijakan ini diperuntukan bagi putra daerah yang dianggap berpotensi untuk melanjutkan pendidikan baik itu pada jenjang S1 maupun S2. Program yang dilaksanakan bekerja sama dengan beberapa kampus negeri dintaranya Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Indonesia jakarta, Institut Pertanian Bogor, serta beberapa kampus lainnya. Program ini mendapat respon yang cukup antusias dari para putra daerah yang berkeinginan melanjutkan pendidikannya di kampus negeri.

Kehadiran Program ini dalam rangka menjawab kebutuhan daerah akan pentingnya peningkatan kualitas SDM, sebuah kesadaran yang mungkin menjadi pijakan para pengambil kebijakan di daerah Halmahera Tengah, sehingga pemerintah daerah dengan segala kemampuannya, ditengah konsentrasi pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas, menyempatkan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah pada peningkatan SDM.

Sekilas kebijakan ini nampak begitu populis di tengah masyarakat. Beragam pujian dilontarkan sebagai bentuk respon positif, apalagi masyarkat yang terlibat dalam program ini, yang mungkin diantara anggota keluarganya ada yang mendapat kesempatan menerima beasiswa tersebut. Tentu kebijakan ini dirasa sangat membatu.

Berangkat dari niat baik pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan ini, mestilah di ikuti dengan implementasi/tindakan yang terencana pula oleh pemda agar jalannya kebijakan ini sesuai dengan harapan masyarakat. Pada kenyataannya ada beberapa masalah yang sangat substansi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ini. Dengan mengangkat contoh beberapa Mahasiswa program beasiswa Pemda di Universitas Hasunuddin makkassar, sebagai kasuistik untuk melihat kebijakan ini secara mendalam.

Universitas Hasanudin sebagai kampus negeri ternama dan terkemuka di Sulawesi Selatan menjadi salah satu pilihan Pemda Halteng untuk menempatkan beberapa putra-putri daerah yang dianggap terbaik untuk melanjutkan studi di kampus tersebut. Pemda melakukan kerja sama dengan program JNS UNHAS yang menempatkan Mahasiswa penerima beasiswa di beberapa jurusan diantaranya Kedokteran kurang lebih 5 orang, Keparawatan 9 orang, Fisioterapy 3 orang, fisika medis kurang lebih 6 orang, (maaf datanya belum lengkap).

Ada beberapa hal subtantif yang perlu diperhatikan atau lebih tepatnya dinggap sebagai masalah yang muncul dari program tersebut. Pertama, implementasi kebijakan mulai dari tahapan sosialisasi, rekrutmen, hingga pelaksanaannya, kebijakan ini terkesan belum terencana dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari pemahaman para penerima beasiswa tersebut, sebagian menyatakan bahwa tanggungan pemerintah daerah meliputi biaya studi/pendidikan, setengah dari biaya hidup selama menjalani pendidikan dan selebihnya dibebankan kepada orang tua, sebagian yang lain menyatakan bahwa yang di tanggung pemda hanyalah biaya kuliah (uang semester, uang buku, uang praktek), kemudian biaya hidup sepenuhnya ditanggung orang tua. Ini mengindikasikan bahwa komunikasi program tersebut tidaklah maksimal. Kedua menyangkut penanggungjawab teknis dari kebijakan ini. Yang nampak bahwa penerapan program ini sepenuhnya diserahkan kepada sekretris daerah (SEKDA) Halteng. Padahal ada dinas pendidikan yang mungkin lebih tepat menjalankan program ini secara terencana dan mendetail, sebab dinas pendidikan adalah instansi pemerintah yang bertanggungjawab langsung terhadap peningkatan SDM. Hal ini kurang lebih dimaksudkan agar kredibilitas dan akuntabilitas program ini berlangsung dengan baik.

Hal ketiga yang merupakan efek dari kedua permasalahan diatas, adalah akuntabilitas/ pertanggungjawaban kebijakan tersebut. Seringkali para mahasiswa diperhadapkan dengan masalah keterlambatan pembayaran biaya kuliah dikampus, yang berefek pada ancaman sanksi akademik yang bakal diterima jika tidak terselesaikan, padahal masalah pembayaran kuliah adalah tanggungjawab pemda yang mesti dikontrol dan dievalusi secara berkala, jangan sampai kemudian melemahkan kepercayaan kampus terhadap pemerintah daerah.

Dari beberapa permasalahan ini, kita melihat bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih lemah pada penerapannya, kontrol pemerintah serta evalusi terhadap perkembangannya. Olehnya itu, perlu diadakan penataan kembali terhadap implementasi atau tidakan dari kebijakan tersebut. Menurut hemat kami, program ini mesti dijalankan oleh dinas terkait (dinas pendidikan) sebagai organisasi pemerintah daerah dalam rangka melakukan kontrol dan evalusi sejauh mana kebutuhan, efektifitas serta efisiensi dalam pelaksanaanya. Apalagi wilayah kerjasama dalam kebijakan yang meliputi beberapa kampus dibeberapa daerah. Dan program ini terasa memeberat jika hanya dibebankan kepada seorang SEKDA sebagai penanggungjawab teknisnya. Atau mungkin ada solusi lain yang bisa menjadi alternatif pemerintah daerah dengan melihat permasalahn yang muncul dari pengelolaan kebijakan tersebut.

Harapan besar kebijakan ini bisa berjalan maksimal,dengan perencanaan yang lebih baik dan matang, serta tetap berkelanjutan dengan tetap mengevalusi setiap perkembangannya demi cita-cita bersama meningkatkan kualitas SDM Halmahera Tengah. Keikhlasan niat kita memberikan pengabdian mestilah dijalankan dengan cara atau metode yang baik, sehingga kemudian bisa mendapatkan hasil yang sama-sama diharapkan. Demikianlah pemaparan yang bisa kami hadirkan, semoga mendapatkan jawaban atas masalah-masalah yang menjadi bahan pertanyaan. Yang selanjutny dijadikan acuan evaluasi. Semoga…..???